Tanah Merah, InfoPublik – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perbatasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Benyamin Anumbon, menargetkan seluruh proses negosiasi dan penyelarasan dokumen kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke dapat rampung paling lambat Desember 2026. “Harapan kami, sebelum tahun ini berakhir atau paling lambat Desember 2026, seluruh proses negosiasi dan kesepakatan dengan Merauke sudah selesai. Jika titik perbatasan telah disepakati dengan mantap, rencana pembangunan tugu perbatasan akan kami lanjutkan pada tahun 2027 nanti,” ujar Benyamin Anumbon, dalam Rapat Kerja Strategis Penataan Batas Wilayah antara Pansus Perbatasan DPRK, dan Tim Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang digelar Sabtu (1/8/2026). Benyamin mengatakan, dokumen penataan batas yang telah disepakati bersama Tim Pemerintah Daerah akan segera dirapikan, sebelum diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boven Digoel selaku Ketua Tim terkait kesiapan anggaran. Selanjutnya, pihak Pemkab dan DPRK Boven Digoel akan menggelar pertemuan gabungan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke sebelum berkas diteruskan ke tingkat Provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri. “Puji Tuhan, dalam rapat hari ini kita telah menyepakati berita acara terkait dokumen yang ada. Dokumen-dokumen ini akan segera kami rapikan dan siapkan secara lengkap,” katanya. Atas dasar itu, Benyamin menegaskan pentingnya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi kunci utama mengingat seluruh dokumen teknis telah siap untuk dijalankan demi memperjelas batas wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Jokowi, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrem.

“Ya ini kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan.

Tidak hanya pemerintahan saat ini, pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan fokus di bidang pangan dan energi.

“Di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani,” jelas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang ada di perusahaan tersebut, di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi.

Dia optimistis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan di kawasan Merauke dan sekitarnya, dengan potensi produksi seperti padi, jagung, dan tebu untuk gula pasir dan bioetanol.

“Kalau melihat lapangannya di sini datar, air juga melimpah saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangan di Merauke dan sekitarnya,” ucap Jokowi.

Jokowi menyambut positif niat baik perusahaan dalam mengawali upaya merawat lingkungan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan membuat persemaian yang memproduksi bibit maupun tanaman endemik Papua untuk merehabilitasi hutan-hutan yang ada.

“Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak dirusak,” tutur Jokowi.