MERAUKE — Perkembangan kawasan pangan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pemerintah di Kabupaten Merauke membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Momentum tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan kapasitas Orang Asli Papua agar mampu mengambil bagian secara nyata dalam pertumbuhan wilayah.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Merauke dalam Perspektif, Di Tengah Perhatian, Bersama Menata Masa Depan” yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia atau MPSI, Kamis, 6 Agustus 2026.
Diskusi mempertemukan aktivis, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat, pegiat sosial, serta unsur pemerintah daerah untuk membahas kesiapan masyarakat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi seiring meningkatnya pembangunan di Merauke.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latief, S.IP., M.Tr.I.P.
Dalam diskusi, perkembangan Merauke dinilai membuka ruang yang semakin luas bagi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha, pengembangan sektor pertanian, jasa, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia lokal. Peningkatan keterampilan, kompetensi tenaga kerja, penguatan kelembagaan, serta akses terhadap kegiatan ekonomi produktif dinilai menjadi bagian penting agar OAP memperoleh manfaat yang lebih besar dari perkembangan wilayah.
Rahmat mengatakan pemberdayaan masyarakat tidak cukup dimaknai sebagai pemberian bantuan. Menurutnya, pemberdayaan perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki.
Penguatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat kampung, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan kegiatan produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Dengan kapasitas yang semakin kuat, masyarakat diharapkan mampu membaca peluang, mengembangkan usaha, serta mengambil peran dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayahnya.
Rahmat juga menekankan bahwa setiap proses pembangunan perlu memahami karakter dan struktur sosial masyarakat kampung.
Menurut dia, masyarakat memiliki hubungan sosial, struktur adat, serta batas-batas yang telah dipahami secara turun-temurun. Karena itu, komunikasi dengan tetua adat, pemilik hak berdasarkan marga, pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta masyarakat setempat menjadi penting sejak awal.
Komunikasi tersebut diperlukan untuk memahami kondisi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat sebelum program pembangunan berjalan lebih jauh.
Pendekatan yang terbuka dinilai dapat membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Rahmat turut menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
“Ke depan harus ada keberlanjutan. Jadi, tidak cukup hanya sampai kita bertemu. Bisa melalui forum bersama ataupun komunikasi secara langsung,” ujar Rahmat.
Diskusi juga menyoroti pentingnya menyiapkan OAP agar mampu bersaing dan mengambil manfaat dari peluang ekonomi yang semakin terbuka.
Pendidikan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pendampingan usaha, dan perluasan akses ekonomi dinilai perlu diperkuat agar masyarakat lokal tidak hanya berada di sekitar pusat-pusat pembangunan, tetapi mampu masuk ke dalam rantai ekonomi yang berkembang.
MPSI memandang pembangunan Merauke perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan hingga tingkat kampung.
Kemajuan wilayah tidak cukup diukur dari bertambahnya infrastruktur, investasi, atau aktivitas ekonomi. Pembangunan juga perlu terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk bekerja, berusaha, mengembangkan potensi lokal, serta membangun kemandirian.
Penguatan pelayanan dasar menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, pelayanan pemerintahan, dan akses ekonomi dinilai perlu berkembang sejalan dengan percepatan pembangunan.
Diskusi turut melihat pentingnya peran mahasiswa, aktivis, jurnalis, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dalam mendukung proses pembangunan yang partisipatif.
Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui penelitian, pendidikan publik, pendampingan masyarakat, pendokumentasian kondisi lapangan, serta penyampaian aspirasi secara objektif dan berbasis data.
MPSI menilai perhatian besar terhadap Merauke harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pemerintah kampung, akademisi, mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan berbagai unsur masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar percepatan pembangunan tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk tumbuh bersama.
Di tengah perubahan yang semakin cepat, tantangan Merauke bukan hanya menghadirkan pembangunan dalam skala besar, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas untuk memanfaatkan peluang yang lahir darinya.
Pembangunan akan memberi arti lebih besar ketika OAP memiliki keterampilan, akses, dan kesempatan untuk menjadi bagian penting dari ekonomi baru yang tumbuh di Merauke.
