Jakarta – Ancaman penguatan El Niño dinilai perlu segera diantisipasi pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengganggu produksi pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., meminta pemerintah tidak menunggu dampak El Niño semakin besar. Menurutnya, langkah pencegahan harus segera dilakukan, terutama di wilayah yang telah dipetakan memiliki risiko tinggi.
Rokhmin menyebut berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 5.690 titik panas (hotspot) yang terdeteksi, terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan langkah teknis, seperti modifikasi cuaca atau hujan buatan, di wilayah yang rawan kekeringan dan karhutla.
Selain langkah teknis, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas. Berdasarkan catatan historis, sebagian karhutla dipicu aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan.
Rokhmin menegaskan penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan aparat. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal sehingga api dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak ekologis, sosial, maupun ekonomi yang lebih besar.
Di sisi lain, penguatan El Niño juga berpotensi menekan sektor pertanian. Kekeringan, terbatasnya ketersediaan air, serta perubahan pola musim tanam dapat menurunkan produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Rokhmin mengatakan Komisi IV DPR RI telah menyampaikan peringatan mengenai potensi ancaman tersebut kepada pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat pada Maret lalu.
Namun, ia menilai respons sejumlah kementerian mitra saat itu belum menunjukkan keseriusan yang cukup dalam menghadapi potensi dampak El Niño.
“Terus terang kami di Komisi IV agak menyesalkan gerak pemerintah yang agak lamban. Saya sudah mengingatkan sejak bulan Maret agar segera melakukan antisipasi,” tegas Prof Rokhmin dikutip, Minggu (9/8/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman ketika Indonesia menghadapi El Niño kuat pada 2015. Menurutnya, ketika fenomena tersebut memasuki fase semakin kuat, seluruh pihak harus meningkatkan kecepatan respons dengan mengandalkan data dan langkah yang terukur.
Rokhmin mendorong pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Pencegahan karhutla, perlindungan produksi pangan, pengelolaan sumber daya air, edukasi masyarakat, hingga koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara terpadu.
Ia menekankan bahwa El Niño tidak semestinya dihadapi dengan pola reaktif. Antisipasi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, lahan pertanian mengalami kekeringan parah, dan produksi pangan terdampak.
Dengan respons yang cepat, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak, dampak El Niño terhadap lingkungan dan ketahanan pangan diharapkan dapat ditekan sejak dini.
