Manokwari – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat persatuan dalam proses pembangunan Papua. Di tengah keberagaman masyarakat dan berbagai tantangan yang masih dihadapi, perdamaian dinilai menjadi salah satu fondasi utama untuk mendorong kemajuan daerah.
Akademisi Universitas Papua (UNIPA), Dr. Hendrik Arwam, mengatakan pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik. Menurutnya, kondisi sosial yang aman dan hubungan antarmasyarakat yang dilandasi kepercayaan merupakan faktor penting agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pembangunan membutuhkan perdamaian. Tanpa perdamaian, sulit bagi masyarakat untuk membangun masa depan secara bersama-sama. Karena itu, semangat persatuan harus terus dipupuk pada setiap orang Papua,” ujar Hendrik dalam refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Hendrik melihat Papua sebagai wilayah dengan keragaman sosial dan budaya yang sangat tinggi. Beragam suku, bahasa, agama, budaya serta latar belakang masyarakat seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang dapat mendukung pembangunan.
Menurutnya, keberagaman tersebut perlu dikelola dengan baik agar menjadi modal sosial. Sebab, pembangunan akan sulit mencapai hasil maksimal apabila masyarakat masih dihadapkan pada persoalan ketidakpercayaan, prasangka maupun konflik horizontal.
“Papua memiliki kebinekaan yang luar biasa. Perbedaan itu jangan dilihat sebagai kelemahan. Justru kebinekaan harus menjadi modal sosial untuk membangun Papua bersama-sama,” katanya.
Ia menilai kepercayaan antarmasyarakat menjadi salah satu aset penting yang harus terus dijaga. Dengan adanya rasa saling percaya, kolaborasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat berjalan lebih kuat, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda.
“Kalau kita saling percaya, kita bisa bekerja sama. Kalau kepercayaan hilang, program pembangunan sebagus apa pun akan sulit mendapatkan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangan Hendrik, pembangunan Papua juga harus mengutamakan pembangunan manusia. Masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah pembangunan, melaksanakannya, sekaligus mengawasinya.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa memiliki. Masyarakat perlu merasa bahwa pembangunan adalah milik bersama, bukan sesuatu yang datang dari luar kemudian hanya mereka terima hasilnya,” kata Hendrik.
Ia menyadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan di Papua. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan akses pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, konektivitas antarwilayah, kesempatan ekonomi, serta berbagai persoalan sosial dan keamanan.
Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak seharusnya menghilangkan optimisme masyarakat. Sebaliknya, berbagai tantangan menjadi alasan agar persatuan dan perdamaian semakin diperkuat.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Tetapi jangan sampai tantangan membuat kita kehilangan harapan. Justru karena tantangannya besar, persatuan dan perdamaian harus semakin kuat,” katanya.
Hendrik juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian fisik. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pusat kegiatan ekonomi memang dibutuhkan, tetapi keberlangsungan pembangunan juga sangat dipengaruhi kondisi hubungan sosial masyarakat.
“Pembangunan fisik bisa kita ukur dengan angka dan capaian. Tetapi pembangunan sosial membutuhkan kepercayaan, dialog, dan kebersamaan. Ini yang harus terus kita bangun,” ujarnya.
Ruang dialog yang sehat juga dinilai penting untuk menjaga kehidupan sosial di Papua. Perbedaan pendapat mengenai arah pembangunan merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak seharusnya berkembang menjadi konflik.
“Berbeda pendapat itu biasa. Yang tidak boleh adalah perbedaan tersebut membuat kita kehilangan persaudaraan. Papua membutuhkan budaya dialog, bukan saling mencurigai,” katanya.
Hendrik berharap pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperluas keterlibatan masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Partisipasi tersebut dinilai dapat memperkuat rasa memiliki sekaligus meningkatkan keberlanjutan program yang dijalankan.
“Ketika masyarakat dilibatkan, mereka bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penjaga pembangunan itu sendiri,” ujar Hendrik.
Menurutnya, perguruan tinggi juga mempunyai posisi penting dalam menyiapkan generasi muda Papua. Kampus tidak hanya dituntut menghasilkan sumber daya manusia dengan kemampuan akademik, tetapi juga perlu membentuk karakter, daya kritis, serta kesadaran untuk menjaga persatuan.
“Generasi muda Papua harus memiliki dua hal sekaligus, yakni kompetensi untuk menghadapi perubahan zaman dan karakter yang kuat untuk menjaga persatuan,” katanya.
Hendrik menilai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dijadikan momentum untuk membangun optimisme baru. Papua diyakini mampu berkembang dengan potensi yang dimiliki tanpa harus kehilangan identitas serta keberagaman masyarakatnya.
“Papua tidak akan maju kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Kita harus membangun Papua dengan kebinekaan yang kita miliki, dengan perdamaian sebagai fondasi dan rasa saling percaya sebagai modal sosial,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua memperkuat persaudaraan dan memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
“Perdamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik. Perdamaian adalah kemampuan kita untuk hidup bersama, saling menghormati, saling percaya, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog. Kalau fondasi ini kuat, Papua memiliki modal besar untuk maju,” pungkas Hendrik.
