Merauke – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk melihat kembali perkembangan pembangunan di Papua. Sejumlah kemajuan mulai dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, hingga peningkatan akses terhadap layanan publik.
Meski demikian, berbagai capaian tersebut dinilai tetap perlu dievaluasi agar pembangunan selanjutnya tidak hanya berorientasi pada jumlah program, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat di Papua.
Peneliti Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, menilai perkembangan pembangunan Papua dalam beberapa tahun terakhir layak mendapatkan apresiasi. Berbagai program pemerintah, pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, serta peningkatan pelayanan publik menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang telah dijalankan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat keterlibatan masyarakat, penerima manfaat, serta kesesuaian program dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Pembangunan yang sudah berjalan tentu harus kita apresiasi. Tetapi kita juga harus terus mengevaluasi, apakah masyarakat asli Papua sudah cukup dilibatkan dan apakah pembangunan yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Fathan dalam diskusi refleksi kemerdekaan di Merauke.
Fathan berpandangan masyarakat asli Papua, terutama masyarakat adat, perlu diberikan posisi sebagai pelaku utama pembangunan. Mereka tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima manfaat dari program yang telah dirancang pemerintah.
Keterlibatan masyarakat, lanjut dia, idealnya dimulai sejak proses awal. Mulai dari mengidentifikasi persoalan, melakukan penelitian, menyusun perencanaan, menentukan kebijakan, menjalankan program, hingga melakukan evaluasi.
“Jangan sampai masyarakat baru dilibatkan ketika program sudah berjalan. Seharusnya mereka ikut menentukan sejak awal karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan di wilayahnya,” ujarnya.
Menurutnya, pola pembangunan yang melibatkan masyarakat sejak awal akan membuat hasil pembangunan tidak sekadar terlihat secara fisik. Lebih dari itu, pembangunan diharapkan mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya riset sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan. Setiap program dinilai perlu diawali kajian yang menyeluruh, termasuk mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus berbasis data dan riset. Kita harus tahu terlebih dahulu apa masalahnya, apa kebutuhannya, siapa yang terdampak, dan seperti apa solusi yang paling tepat,” katanya.
Salah satu contoh yang disampaikan Fathan adalah pengembangan sektor pertanian di Merauke. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan pengembangan kawasan pertanian merupakan langkah positif yang perlu terus didukung.
Namun, pembangunan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan petani asli Papua. Akses teknologi, peluang kerja, pendampingan, serta kesempatan memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan juga perlu menjadi perhatian.
“Namun, kemajuan tersebut harus berjalan bersama peningkatan kapasitas petani asli Papua, akses terhadap teknologi, kesempatan kerja, pendampingan, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan”, tandasnya.
Hal yang sama, menurut Fathan, berlaku untuk sektor pendidikan dan pelayanan dasar. Keberadaan fasilitas baru tidak otomatis menjadi indikator keberhasilan apabila masyarakat belum dapat mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.
“Melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat diakses dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Fathan mendorong generasi muda Papua untuk ikut mengambil bagian dalam mengawal pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan riset, diskusi publik, media maupun advokasi yang didukung data dan informasi yang akurat.
Ia menilai refleksi 81 tahun kemerdekaan bukan berarti mengabaikan berbagai kemajuan yang sudah dicapai. Sebaliknya, capaian tersebut perlu dijadikan dasar untuk melihat kekurangan sekaligus memperbaiki arah pembangunan ke depan.
“Kalau kita ingin masyarakat Papua benar-benar merasakan kemerdekaan, maka pembangunan harus hadir sesuai kebutuhan mereka, melibatkan mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan masa depannya,” tegasnya.
Fathan menambahkan, makna kemerdekaan di Papua tidak hanya ditandai dengan hadirnya berbagai proyek pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Pembangunan beradilan, partisipatif, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat asli Papua menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri”, pungkasnya.
