Jakarta – Langkah modernisasi pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sukses memangkas biaya operasional secara drastis. Lewat pemanfaatan pesawat nirawak (drone), biaya penyemprotan lahan seluas satu hektare yang semula menelan biaya Rp170.000 kini anjlok menjadi Rp17.000 saja. Tak hanya hemat anggaran hingga 90 persen, efisiensi waktu pengerjaan pun melesat dari empat jam menjadi sekadar 20 menit.
“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University Doni Sahat dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Langkah efisiensi yang didampingi langsung oleh TEP IPB University ini membawa dampak signifikan bagi para petani lokal:
- Penghematan Luar Biasa: Penggunaan drone mampu menghemat biaya sebesar Rp153.000 per hektare untuk sekali semprot. Pada lahan seluas empat hektare, akumulasi penghematan biaya mencapai Rp612.000.
- Kecepatan Operasional: Proses penyemprotan pestisida dan pemupukan berlangsung 12 kali lebih cepat dibanding cara konvensional, serta menghasilkan penyebaran pupuk yang jauh lebih merata.
Pengalaman nyata dirasakan oleh Margono, petani padi di SP 4 Distrik Tanah Miring yang mengelola lahan empat hektare.
“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar,” ujar Margono.
Pendampingan Kementrans bersama IPB University juga mencakup tata cara pengoperasian, perawatan, hingga pengelolaan unit drone agar kelompok tani mandiri secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari program 2026, Kementrans menerjunkan 1.476 peserta TEP dalam 246 tim di 53 kawasan transmigrasi untuk mendorong inovasi berbasis wilayah.
“Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
