Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Papua Pegunungan dengan memprioritaskan perbaikan ratusan rumah warga serta sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan terdapat 333 rumah yang menjadi prioritas pemulihan, ditambah sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya.
Djamari menegaskan proses pemulihan tidak boleh berjalan lambat karena masyarakat terdampak membutuhkan kepastian dan penanganan segera.
“Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” kata Djamari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu.
Menurut Djamari, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak konflik dapat segera dipenuhi.
Ia menyebut sejumlah kebutuhan yang telah dilaporkan kepala daerah menjadi fokus awal pemerintah dalam proses pemulihan.
“Yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” katanya.
Selain mempercepat pembangunan kembali, Djamari meminta setiap unsur yang terlibat dalam penanganan memiliki penanggung jawab yang jelas. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Djamari juga berencana mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara guna memastikan koordinasi antarkementerian dan lembaga berjalan lebih efektif. Pembagian tugas dalam proses pemulihan juga akan diperjelas agar pelaksanaannya tidak terhambat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengingatkan bahwa pemulihan pascakonflik tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah maupun fasilitas yang rusak.
Menurut Pratikno, pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali normal sekaligus menyiapkan langkah agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
Pendekatan kultural, kata dia, menjadi salah satu aspek penting untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara lebih menyeluruh.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.
Ia menilai pemulihan harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang tepat mengenai kondisi dan akar persoalan di lapangan.
Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi dan aktivitas kehidupan dapat kembali berjalan. Sementara untuk jangka menengah, penanganan diarahkan pada persoalan mendasar yang menjadi pemicu konflik.
Pratikno juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan warga dan kerusakan secara akurat. Data tersebut diperlukan untuk memperlancar proses verifikasi, penyusunan anggaran hingga pelaksanaan pembangunan.
“Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama,” katanya.
Konflik yang menjadi perhatian pemerintah terjadi antara kelompok masyarakat Lani dan Yali di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Mei 2026. Bentrokan tersebut juga melibatkan warga dari Kabupaten Lanny Jaya.
Perselisihan awalnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antarkelompok yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda hingga menyebabkan ratusan warga mengungsi.
Polda Papua pada Selasa (19/5/2026) mencatat sebanyak 874 warga harus mengungsi akibat konflik tersebut.
Pemerintah kemudian mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme adat. Perdamaian dilakukan melalui prosesi patah panah dan melepas tali busur yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, aparat keamanan, serta tokoh adat dan agama.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi sosial sekaligus mencegah konflik kembali pecah di wilayah Papua Pegunungan.
