Jakarta – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perhatian terhadap perlindungan hutan sekaligus pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Menurut Elisa, Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup hutan, laut, keanekaragaman hayati, hingga keberadaan masyarakat adat yang menjadi bagian penting dari identitas Papua.
Karena itu, pembangunan di Papua dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan dan memperkuat hak masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan Elisa di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para delegasi Papeda Summit 2026 di Sorong, Rabu.
“Jika kita bicara baik-baik tidak mau didengar harus ada gerakan baru berubah. Sejarah bangsa ini begitu,” ujar Gubernur Elisa dikutip dari Antara, Minggu (6/9/2026).
Elisa menilai perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan pembangunan di Papua masih perlu diperkuat, khususnya menyangkut perlindungan lingkungan dan keberadaan masyarakat adat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dikaitkan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan Tanah Papua harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta apakah hutan, laut, sungai, dan pulau-pulau kita tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” kata Elisa Kambu.
Soroti Tekanan terhadap Hutan Papua
Gubernur Papua Barat Daya itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi hutan di sejumlah wilayah Papua yang dinilai terus menghadapi tekanan akibat aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam forum yang mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan sejumlah mitra pembangunan.
Elisa kemudian mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian hutan Papua. Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan dinilai memiliki peran penting dalam upaya tersebut.
Selain perlindungan hutan, Elisa meminta pemerintah pusat mempercepat proses pengakuan dan penetapan hutan adat.
Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus memastikan mereka memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam di tanah leluhur mereka.
“Mari kita pastikan setiap gagasan yang lahir dari Papeda Summit dapat diterjemahkan menjadi kerja bersama,” ujarnya.
Papeda Summit 2026 Jadi Ruang Kolaborasi
Pemprov Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar Papeda Summit 2026 pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong.
Forum tersebut mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development“.
Papeda Summit menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan Tanah Papua yang menjadikan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
Elisa berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan komitmen dan kerja nyata yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia ingin berbagai rekomendasi yang lahir dari Papeda Summit mampu diterjemahkan menjadi kebijakan dan kolaborasi konkret demi mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
