Sorong – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketersediaan data yang akurat sebagai pijakan dalam merancang berbagai program pembangunan daerah.
Plt Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy Laku mengatakan, kualitas data menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh dibuat berdasarkan perkiraan semata. Setiap program harus memiliki dasar data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak ada perencanaan pembangunan yang baik tanpa data yang benar. Karena itu, jangan sekali-kali membuat perencanaan atau kegiatan tanpa data yang benar,” kata Ruddy Laku dalam kegiatan Forum Satu Data di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong dilansir Antara, Senin (7/9/2026).
Ruddy menjelaskan, penggunaan data yang tidak akurat dapat membuat program pemerintah melenceng dari kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, proses pengumpulan hingga penyajian data harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan standar data yang telah ditetapkan.
“Data yang baik dan benar didapatkan dari data yang dikumpulkan sesuai dengan SOP yang baik dan benar,” ujarnya.
Ia menyebut Forum Satu Data menjadi ruang koordinasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyamakan pemahaman mengenai data yang digunakan dalam penyusunan program pembangunan.
Dalam forum tersebut, BPS dinilai memiliki posisi penting untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoordinasikan proses pengumpulan data sekaligus melakukan pembinaan terhadap statistik sektoral.
Ruddy menegaskan, BPS bukan satu-satunya lembaga yang bertugas mengumpulkan data. Namun, BPS memiliki fungsi penting dalam memastikan proses pengelolaan statistik sektoral di daerah berjalan sesuai standar.
“Forum ini menjadi wadah buat kita semua untuk berkomunikasi, kita dengan OPD satu dengan OPD yang lain, terutama kita dengan BPS,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak menetapkan maupun mengubah angka statistik hanya berdasarkan asumsi. Setiap data harus melalui tahapan pengumpulan dan pengukuran yang sesuai ketentuan.
Salah satu contohnya adalah data kemiskinan. Menurut Ruddy, angka kemiskinan harus dihitung menggunakan variabel dan metode yang telah ditentukan sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
Selain akurasi, keseragaman dalam memahami data juga menjadi perhatian. Ruddy menilai data yang sama dapat menghasilkan kesimpulan berbeda apabila masing-masing OPD menggunakan cara membaca yang tidak seragam.
“Data yang kita kumpulkan saja bisa kita baca berbeda-beda dari masing-masing OPD. Sehingga cara membaca data itu juga penting bagi kita supaya kita membaca data itu dengan baik dan benar,” ujarnya.
Ruddy kemudian mencontohkan data stunting. Menurutnya, kondisi stunting tidak bisa ditentukan hanya dari pengamatan fisik seperti melihat seseorang bertubuh pendek atau kecil. Penetapannya harus menggunakan variabel serta metode pengukuran yang sesuai standar.
“Kalau data yang kita kumpulkan, data stunting itu tidak sesuai dengan SOP-nya, variabel yang diukur tidak sesuai, tentu data yang kita dapatkan tidak sesuai,” katanya.
Ia menilai kekeliruan dalam mengumpulkan maupun membaca data dapat berpengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, terutama dalam menangani persoalan seperti kemiskinan dan stunting.
Karena itu, Ruddy berharap sinergi Pemkot Sorong, seluruh OPD, dan BPS melalui Forum Satu Data mampu menghasilkan data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan data yang kuat, penyusunan program pembangunan diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kota Sorong.
