Sorong – Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong Nimrod Sesa mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api.
“Kami mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan,” kata Nimrod di Sorong, dilansir dari Antara, Senin (14/9/2026).
Ia secara khusus mengingatkan warga yang melakukan aktivitas berkebun agar tidak meninggalkan lokasi sebelum memastikan api benar-benar padam.
“Kalaupun ada yang berkebun, pastikan ketika pulang ke kebun api sudah benar-benar padam. Jangan sampai masih ada api yang tertinggal,” ujarnya.
Menurut Nimrod, berdasarkan laporan kepolisian terdapat sekitar 13 titik kejadian kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong.
Rinciannya, empat titik berada di Distrik Aimas, dua titik di Distrik Mariat, tiga titik di Distrik Mayamuk, satu titik di Distrik Makbon, dua titik di Distrik Moisegen, dan satu titik di Distrik Segun.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sorong bersama Polres Sorong sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Nimrod mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sorong bersama Polres Sorong akan segera menyusun struktur serta personel yang akan masuk dalam satgas.
Susunan tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sorong.
Selain membentuk satgas, pemerintah daerah juga telah menyiapkan satu gedung yang akan difungsikan sebagai posko koordinasi penanganan karhutla.
“Kami berharap dalam satu atau dua hari ke depan semuanya sudah siap sehingga kami bisa berkoordinasi terkait dengan karhutla yang terjadi di Kabupaten Sorong,” katanya.
Setelah satgas dan posko resmi beroperasi, pemerintah akan mendata seluruh sumber daya yang dapat dikerahkan untuk menangani karhutla. Inventarisasi tersebut mencakup kendaraan pemadam kebakaran hingga dukungan personel dari berbagai unsur.
Penanganan karhutla nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD dan kepolisian. Pemerintah distrik, tenaga kesehatan melalui puskesmas, TNI, Polri, serta masyarakat akan dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Nimrod menegaskan keberadaan Satgas Karhutla diharapkan tidak hanya aktif ketika musim kemarau. Satgas tersebut dirancang agar dapat bekerja secara berkelanjutan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Satgas ini bukan saja pada saat kemarau, tetapi pada saat penghujan juga kita harus siap. Namanya musibah, mau panas atau hujan pasti ada kemungkinan terjadi,” ujarnya.
