Jakarta – Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon mengecam dugaan kekerasan yang menimpa warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia meminta pemerintah memperkuat langkah perlindungan agar masyarakat tidak terus berada dalam ancaman kelompok bersenjata.
Abdul Haris menilai tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, warga yang tidak terlibat dalam konflik harus mendapatkan jaminan keamanan sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.
“Perlu adanya ketegasan sikap pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat sipil,” kata Abdul Haris dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Ia mengatakan perlindungan terhadap masyarakat merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan warga yang berada di wilayah rawan konflik tidak dibiarkan menghadapi ancaman kekerasan.
“Kewajiban negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Abdul Haris juga mendorong penguatan langkah pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Menurut dia, kehadiran aparat diperlukan untuk mencegah kelompok bersenjata melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
“Operasi keamanan yang melibatkan Polri dan TNI harus ditingkatkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap operasi keamanan dilaksanakan secara profesional dan terukur. Menurutnya, peningkatan pengamanan harus tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai pertimbangan utama.
“Kehadiran aparat, harus memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal,” jelasnya.
Abdul Haris menilai pemerintah juga perlu menunjukkan sikap tegas terhadap kelompok bersenjata yang menggunakan kekerasan. Respons yang kuat diperlukan agar masyarakat tidak semakin rentan menjadi korban.
“Jangan sampai negara gagal melawan gerakan separatis bersenjata,” katanya.
Di sisi lain, Abdul Haris menekankan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Upaya menjaga stabilitas perlu disertai pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera memastikan kondisi keamanan di Jila dan wilayah Papua lainnya tetap terkendali. Perlindungan warga, menurutnya, harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik.
“Perlindungan terhadap masyarakat sipil, menurutnya, harus menjadi prioritas utama agar warga dapat hidup aman dan pembangunan di Papua terus berjalan,” pungkasnya.
