Merauke – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan II tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti 80 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika Hery Onawame mengatakan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas aparatur sebagai salah satu fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“PKA dan PKP merupakan bagian penting dalam membentuk aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial, tetapi juga memiliki integritas , tanggung jawab , kemampuan berinovasi serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” katanya dilansir Antara, Jumat (25/9/2026).
Menurut Hery, peserta diharapkan dapat mengembangkan kapasitas kepemimpinan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Seorang pemimpin, kata dia, tidak cukup hanya mampu mengelola pekerjaan, tetapi juga harus dapat menggerakkan tim, membangun kolaborasi, menyelesaikan persoalan, serta menciptakan perubahan yang berdampak positif bagi organisasi dan masyarakat.
Ia berharap hasil pelatihan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan individu. Ilmu, pengalaman, serta inovasi yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga turut meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Mimika Hermalina Imbiri menjelaskan, 80 ASN yang mengikuti pelatihan tersebut terbagi dalam dua kelompok, yakni 40 ASN untuk PKA dan 40 ASN untuk PKP.
“Satu kelas 40 orang, jadi terbagi menjadi dua kelas, satu kelas PKA 40 ASN eselon III dan satu kelas PKP 40 ASN dari eselon IV,” katanya.
Pelaksanaan pelatihan merupakan hasil kerja sama Pemkab Mimika dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Tenaga pengajar atau Widyaiswara dalam kegiatan tersebut berasal dari BPSDM Provinsi Papua.
“Untuk Widyaiswara (pengajar) dari BPSDM Provinsi Papua. Penilaian akan dilakukan oleh penyelenggara, mereka punya jam yang harus dipenuhi kalau tidak penuhi nanti penyelenggara yang tentukan,” ujarnya.
Hermalina menuturkan, rangkaian pelatihan berlangsung selama tiga bulan. Peserta akan mengikuti pembelajaran tatap muka selama satu bulan, kemudian kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing selama satu bulan.
“Sisanya mereka membuat proyek perubahan dan ujian, tetapi di sisi itu para peserta juga akan melakukan studi lapangan di luar Mimika selama lima hari. Di sana para peserta akan belajar hal hal baru di luar Mimika untuk dibawa ke Mimika untuk dijadikan proyek perubahan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
