Merauke – Kementerian Perencnaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembngunan Nasional (PPN)/Bappenas) mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan pemerataan pembangunan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap pembangunan di Tanah Papua lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah,” kata Malik dalam keterangan tertulis di Wamena, dikutip Antara, Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan pemerataan perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Menurut dia, hal tersebut menjadi perhatian penting, terutama dalam mendorong pembangunan di Tanah Papua.
Abdul menilai Papua Pegunungan yang merupakan salah satu provinsi relatif baru membutuhkan penyederhanaan regulasi serta sistem perizinan pada sejumlah sektor. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penyederhanaan aturan dan perizinan dinilai penting untuk membangun iklim investasi yang lebih kondusif sehingga dapat mempercepat masuknya investasi dan pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah berlebih regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya enam provinsi di Tanah Papua memanfaatkan kekhususan melalui pelaksanaan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
“Kami harap dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk,” katanya.
Abdul menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen dan pemerintah berharap tren tersebut terus meningkat pada 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 6 hingga 7,5 persen pada 2027.
“Kami tentu berharap dari Kementerian PPN/Bappenas dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul turut menyoroti tingginya biaya hidup yang masih menjadi persoalan di Papua Pegunungan. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi melalui pembangunan yang lebih merata.
“Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak dan bahan pokok naik, tetapi masyarakat di sini Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap hasil pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Peran pemerintah pusat, kata dia, perlu terus diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua.
