Merauke – Desakan kuat disuarakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke agar jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan segera menembus kawasan terpencil dan wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).
Pernyataan tersebut ditegaskan dalam peresmian dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Merauke, Jumat (2/10/2026). Staf Ahli Gubernur Papua Selatan, Soleman Jambormias, menggarisbawahi perlunya percepatan perizinan bagi dapur SPPG yang telah rampung serta perhatian khusus bagi anak-anak di pedalaman.
“Sesungguhnya masih banyak masyarakat kita yang punya kebutuhan dan banyak dapur juga yang sudah diusahakan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan izin dan belum diperbolehkan untuk beroperasi,” ujarnya di SPPG Kelapa 5 Merauke, dikutip dari suara.merauke, Senin (5/10/2026).
“Pak Gubernur kemarin berpesan, tolong sampaikan agar 3T ini menjadi perhatian khusus, terlebih di Papua Selatan,” katanya.
Senada dengan Soleman, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menyebutkan dari 70 titik SPPG yang diusulkan, baru 7 dapur yang beroperasi. Ia mendorong adaptasi rantai pasok dan pemanfaatan pangan lokal seperti ubi jalar, sagu, beras, serta hasil ternak warga.
“Kalau kita ingin ada pelayanan merata kepada seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, mungkin perlu ada kebijakan bahwa bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit atau daerah 3T,” katanya.
“Kalau misalnya wilayah Sota dan kampung-kampung sekitarnya bisa menggunakan ubi jalar sebagai bahan pokok yang menyediakan ketercukupan karbohidrat. Ada juga wilayah yang sampai sekarang masih menggunakan sagu sebagai bahan pangan utama,” jelasnya.
Dari kalkulasi ekonomi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Gizi Nasional (BGN) Dohardo Pakpahan mengungkap potensi perputaran dana yang spektakuler. Jika target 70 dapur terealisasi, potensi dana yang mengalir di Merauke diperkirakan menyentuh angka miliaran rupiah per bulan, di samping menyerap hingga 50 tenaga kerja lokal per unit dapur.
“Kalau misalnya ada 70 dapur sudah terbangun di Merauke, rata-rata per bulan itu bisa memunculkan dana hampir Rp900 juta sampai Rp1 miliar per dapur. Berarti ada perputaran uang setiap bulan yang besar di wilayah Kabupaten Merauke,” katanya.
“Pelaksanaan ini dilakukan secara serentak oleh Kepala Badan, supaya ada semacam peringatan raya atau menunjukkan keseriusan BGN dalam melakukan pengelolaan Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Damianus Katayu, yang menekankan pentingnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam mata rantai pasokan bahan baku demi meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Hal yang terpenting bagi kami adalah bagaimana rantai pasok dan perputaran ekonomi untuk Orang Asli Papua. Terlepas dari gizi kepada anak-anak, tetapi juga rantai pasok bagi perputaran ekonomi untuk Orang Asli Papua,” katanya.
“Jangan sampai anak-anak ini makan di sekolah, tetapi ketika pulang ke rumah mereka juga tidak mendapatkan makanan yang baik. Jadi kesejahteraan ini menjadi penting. Selain ekonomi, gizi ini juga penting,” pungkasnya.
