MERAUKE – Tim Ekspedisi Patriot IPB University Kementerian Transmigrasi 2026 bersama Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan mendorong pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat pengawasan mutu, sertifikasi, dan kemandirian benih di daerah.
Dorongan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam pertemuan koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, sejumlah kelompok Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementerian Transmigrasi yang bertugas di kawasan Salor, serta tenaga teknis di bidang pengawasan benih tanaman.
Pertemuan membahas kebutuhan Papua Selatan terhadap kelembagaan yang dapat menjalankan fungsi pengawasan, pengujian mutu, dan sertifikasi benih secara lebih terarah. Fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan benih yang diproduksi, diedarkan, dan digunakan petani memenuhi standar mutu serta persyaratan teknis yang berlaku.
Dalam pembahasan, pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB tersendiri di tingkat Provinsi Papua Selatan menjadi opsi utama yang didorong. Keberadaan BPSB diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih sekaligus menata sistem perbenihan daerah secara lebih terukur.
Apabila pembentukan BPSB belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, peserta juga membahas alternatif melalui penambahan tugas pokok dan fungsi pengawasan serta sertifikasi benih pada Balai Benih Induk.
Alternatif tersebut dapat menjadi langkah transisi agar layanan pengawasan dan sertifikasi benih tetap berjalan sambil menunggu proses pembentukan kelembagaan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan dan sertifikasi benih memiliki peran penting dalam menjaga mutu benih yang beredar dan digunakan dalam kegiatan budidaya. Sistem pengawasan yang jelas dapat memberikan kepastian kepada petani terhadap kualitas benih sekaligus membantu menekan risiko penggunaan benih yang tidak memenuhi standar.
Penguatan fungsi tersebut juga diharapkan membuka ruang bagi berkembangnya penangkar dan produsen benih lokal. Dengan kapasitas perbenihan yang semakin kuat, Papua Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan produksi benih dari dalam daerah dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.
Kemandirian benih menjadi bagian penting dalam penguatan sektor pertanian Papua Selatan. Ketersediaan benih bermutu tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menentukan keberlanjutan usaha tani dan kemampuan daerah dalam membangun sistem pertanian yang lebih mandiri.
Karena itu, pengembangan perbenihan perlu didukung oleh kelembagaan yang mampu memastikan proses produksi, pengawasan mutu, sertifikasi, hingga peredaran benih berjalan sesuai standar.
Pertemuan tersebut dihadiri Paino, S.IP., M.T., Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Prof. Dr. Muhamad Syukur, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 9 Salor, Dr. Zulfikar Damaralam Sahid, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 8 Salor, serta Dr. Astryani Rosyad, Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB Kelompok 2 Salor.
Hadir pula Abas Alibasyah, S.P., Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, serta Langgeng Muhono, S.P., M.P., Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
Melalui pertemuan tersebut, Tim Ekspedisi Patriot IPB Kementerian Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong agar kebutuhan kelembagaan pengawasan dan sertifikasi benih dapat segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui pembentukan BPSB Provinsi Papua Selatan atau penguatan fungsi pengawasan dan sertifikasi pada Balai Benih Induk.
Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbenihan, memperluas akses petani terhadap benih bermutu, mendorong berkembangnya produksi benih lokal, serta memperkuat kemandirian benih dan pembangunan pertanian di Papua Selatan.
