MERAUKE – Penyaluran bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan di tingkat kampung. Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketidaksesuaian data penerima bantuan disebut menyebabkan warga yang tergolong mampu justru tercatat sebagai kelompok masyarakat tidak mampu.
Persoalan tersebut diungkapkan Kepala Kampung Marga Mulya, Sunaryo, dalam kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data yang diselenggarakan Tim 20 Ekspedisi Patriot 2026 IPB University di Distrik Semangga, pada 13–14 Oktober 2026.
“Sudah sering terjadi di kampung kita, bantuan disalurkan, tetapi ternyata menyasar orang yang sudah mampu, namun tercatat dalam kategori tidak mampu. Hal ini terjadi karena data yang tidak sesuai,” ujar Sunaryo.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah kampung dalam memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Untuk menjawab persoalan itu, Tim 20 Ekspedisi Patriot IPB University memperkenalkan konsep Data Desa Presisi melalui kegiatan bertajuk “Pemanfaatan Data Desa sebagai Upaya Menciptakan Kebijakan Kampung yang Presisi”.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Marga Mulya tersebut diikuti 20 perangkat dan kader kampung sebagai bagian dari program Pendampingan Kampung Percontohan Digital.
Ketua Tim 20 Ekspedisi Patriot IPB University, Iqbal Irfany, menilai persoalan pembangunan tidak selalu terletak pada keterbatasan program, tetapi juga pada lemahnya dasar informasi yang digunakan dalam menentukan kebijakan.
“Selama ini, niat baik pembangunan belum menghasilkan dampak yang maksimal. Jalan dibangun, tetapi rusak lagi. Bantuan disalurkan, tetapi tidak tepat sasaran. Hal itu terjadi bukan karena kita kurang bekerja keras, tetapi sering kali karena kebijakan tidak didasari oleh data yang akurat,” kata Iqbal.
Menurutnya, pemerintah kampung perlu mengubah pendekatan pembangunan yang selama ini cenderung mengandalkan perkiraan menjadi pengambilan keputusan berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Akademisi IPB University, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa Data Desa Presisi merupakan pendekatan pendataan yang menggabungkan sensus partisipatif, pemetaan spasial menggunakan citra drone, dan teknologi digital.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah kampung memperoleh informasi mengenai kondisi penduduk hingga tingkat individu dan keluarga, termasuk persebaran tempat tinggal serta kebutuhan masyarakat.
“Data Desa Presisi memadukan sensus partisipatif, data spasial dari citra drone, dan teknologi digital. Pendataannya dilakukan hingga tingkat individu dan keluarga, sehingga kampung mengetahui secara rinci kondisi setiap warganya beserta lokasinya,” ujar Lukman.
Ia menjelaskan, informasi tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi penerima bantuan, mengidentifikasi potensi ekonomi, memetakan wilayah terdampak bencana, hingga menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Data yang dihimpun dapat dikelola melalui sistem informasi geografis berbasis web atau WebGIS untuk mendukung pengelolaan data oleh pihak yang berwenang. Sementara itu, informasi agregat dapat disajikan kepada masyarakat melalui situs web dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
Meski demikian, Lukman mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus disertai metode pendataan yang tepat, pembaruan informasi secara berkala, serta keterlibatan masyarakat agar keputusan yang dihasilkan tidak justru mengabaikan kelompok rentan.
Pentingnya penggunaan data dalam menentukan kebijakan turut dipraktikkan melalui diskusi kelompok pada hari kedua kegiatan.
Sebanyak tiga kelompok peserta diminta menganalisis persoalan keterbatasan akses air bersih di dua dusun. Mereka kemudian menyusun prioritas penanganan dengan mempertimbangkan jarak menuju sumber air dan jumlah kepala keluarga yang terdampak.
Hasilnya, ketiga kelompok menghasilkan usulan prioritas berbeda. Perbedaan tersebut menjadi bahan pembelajaran bahwa penentuan kebijakan membutuhkan analisis menyeluruh terhadap tingkat kebutuhan, kelompok terdampak, dan alternatif penanganan.
Lukman menekankan bahwa pemerintah kampung tidak cukup hanya mengumpulkan data. Informasi yang tersedia juga harus dianalisis untuk mengidentifikasi akar persoalan, membandingkan pilihan kebijakan, dan mengevaluasi dampak program.
Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menggunakan data yang sudah tidak mutakhir maupun menyimpulkan hubungan sebab-akibat hanya berdasarkan korelasi.
Hasil analisis selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, hingga APB Desa. Setiap program juga perlu disertai indikator untuk mengukur pelaksanaan, manfaat yang diterima masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.
Kepala Kampung Matara, Roberto, mengakui bahwa pendekatan berbasis data memberikan cara pandang baru dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat kampung.
“Kegiatan ini sangat membantu kami dalam menyusun konsep pembangunan kampung. Selama ini, kami di kampung sering kali menjalankan program dan kebijakan secara intuitif. Melalui kegiatan ini, saya berharap ke depannya kampung-kampung di Distrik Semangga dapat lebih partisipatif dan aktif memanfaatkan data kampung sebagai dasar perumusan kebijakan,” tutur Roberto.
Melalui program Pendampingan Kampung Percontohan Digital, Tim 20 Ekspedisi Patriot IPB University berkomitmen melanjutkan penguatan kapasitas pemerintah kampung dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.
Pendampingan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerintah kampung menjadikan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan informasi kewilayahan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah kampung di Distrik Semangga diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga, sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan dan pembangunan.
