Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan bersama Kementerian Kehutanan memperkuat langkah pengendalian perubahan iklim melalui Sosialisasi dan Workshop I Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Subnasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Kegiatan yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, pada 21–22 April 2026 ini menjadi momentum penting karena Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi terakhir di Indonesia yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut.
Agenda ini tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga membahas langkah konkret untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Potensi hutan Papua Pegunungan dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pelaksanaan kebijakan iklim yang berkelanjutan.
Pemprov Papua Pegunungan Tegaskan Komitmen Jaga Hutan
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, menyampaikan bahwa wilayah Papua Pegunungan memiliki potensi kehutanan yang besar untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional. Karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang konsisten, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kawasan hutan.
“Provinsi Papua Pegunungan memiliki kawasan hutan yang masih sangat luas dan terjaga. Melalui kebijakan daerah yang konsisten, pendanaan yang berkelanjutan, serta kolaborasi multipihak, kami berkomitmen penuh mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,” ungkap Sekda Wasuok dalam sambutannya.
Komitmen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan upaya perlindungan lingkungan. Melalui perencanaan yang terarah, pengelolaan hutan diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.
Kementerian Kehutanan Dorong Aksi Nyata di Daerah
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim sekaligus Ketua Harian I OMO Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Prof. Dr. Haruni Krisnawati, menekankan pentingnya forum di Wamena untuk menerjemahkan komitmen iklim nasional menjadi program yang dapat dilaksanakan di tingkat daerah.
“Pertemuan ini sangat penting karena akan menghubungkan bagaimana komitmen nasional kita terhadap agenda iklim global dengan aksi nyata di wilayah Papua Pegunungan,” jelas Haruni.
Ia juga mengingatkan bahwa komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim telah diperkuat melalui ratifikasi Paris Agreement pada 2016 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
“Kita sudah menyampaikan kepada badan PBB yang mengurusi perubahan iklim terkait komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional dibandingkan dengan business as usual pada tahun 2030 mendatang,” tambahnya.
Komitmen tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dalam menekan emisi gas rumah kaca. Penyusunan Renja Subnasional FOLU Net Sink 2030 diharapkan dapat membantu menerjemahkan sasaran nasional ke dalam program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Papua Pegunungan.
Dari Rehabilitasi Lahan hingga Pencegahan Kebakaran Hutan
Dalam rangkaian workshop, peserta membahas berbagai persoalan prioritas yang berkaitan dengan tata kelola kehutanan di Papua Pegunungan. Salah satu fokusnya adalah memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim, serta memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Perlindungan kawasan konservasi juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Selain menjaga kawasan yang masih alami, upaya rehabilitasi lahan kritis turut dipandang penting untuk memulihkan fungsi lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem.
Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat juga masuk dalam agenda pembahasan. Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), peningkatan kapasitas warga, serta penguatan peran Polisi Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi bagian dari strategi agar rencana yang disusun dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.
Libatkan OPD, Akademisi, dan Masyarakat Adat
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, akademisi, tokoh masyarakat adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan pandangan dalam penyusunan rencana kerja kehutanan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan aspek lingkungan, kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Melalui penyusunan Renja Subnasional FOLU Net Sink 2030, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menargetkan peningkatan kontribusi daerah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mempertahankan kelestarian hutan Papua dan mendorong kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
