Merauke – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari lima provinsi di Tanah Papua menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memverifikasi kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima, Mimika, Rabu (23/9/2026).
Rakor tersebut diikuti perwakilan BPBD Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Pertemuan ini menjadi forum untuk menyelaraskan data kebutuhan logistik sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bencana antardaerah.
Plt Kepala BPBD Mimika sekaligus Ketua Panitia, Agustina Rahaded, mengatakan kesiapan logistik dan peralatan menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Pengelolaan logistik memerlukan perencanaan berbasis data yang akurat. Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah krusial untuk memverifikasi serta memvalidasi data kebutuhan di lapangan. Hal ini penting guna menghindari tumpang tindih data penerima bantuan sehingga penyaluran dapat tepat sasaran,” ujar Agustina.
Menurut Agustina, rakor juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi antar-pemangku kepentingan. Selain memetakan ketersediaan dan kebutuhan peralatan, forum tersebut membahas penyusunan pola distribusi bantuan darurat agar dapat dilakukan secara cepat dan akuntabel.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengingatkan tingginya potensi bencana di wilayah Tanah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau.
Meki menyebut sejumlah ancaman bencana yang perlu diantisipasi, di antaranya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Dalam kondisi darurat, ketersediaan logistik serta tempat perlindungan sementara menjadi faktor penting untuk mendukung respons awal.
“Ketersediaan tenda darurat, posko komando, logistik pendukung, serta sistem distribusi yang terorganisir dengan baik memungkinkan proses evakuasi, perlindungan, dan pemulihan berjalan lebih cepat. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran logistik dapat memperbesar dampak bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun operasional,” tegas Meki.
Ia juga menyoroti persoalan koordinasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam penanggulangan bencana di Papua. Menurutnya, belum optimalnya mekanisme koordinasi formal serta pembagian tugas antar-lembaga dapat memengaruhi konsistensi respons saat kondisi darurat.
“Inventarisasi dan verifikasi adalah tulang punggung logistik bencana. Tanpa keduanya, distribusi bantuan riskan salah sasaran, lambat, bahkan dapat memicu konflik atau penumpukan bantuan yang tidak efisien,” kata Meki.
Untuk memperbaiki tata kelola logistik bencana yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga sektor swasta, Meki mendorong adanya penguatan regulasi yang berlaku secara terpadu di Tanah Papua.
“Saya berpesan agar dalam pertemuan ini dapat dirumuskan peraturan se-Tanah Papua mengenai standar pelaporan logistik bencana yang wajib diikuti seluruh daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi menjadi prasyarat mutlak demi menjamin kualitas data yang andal untuk perencanaan bantuan skala nasional,” tutur Meki.
