by

Papua Arahkan DTI 2027 untuk Perkuat Konektivitas Daerah Tertinggal

Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan pemanfaatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2027 untuk memperkuat konektivitas di wilayah yang masih tertinggal. Pengembangan infrastruktur tersebut diarahkan agar akses masyarakat semakin terbuka sekaligus mendorong potensi ekonomi di daerah.

Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan anggaran DTI 2027 akan disalurkan kepada delapan kabupaten dan satu kota. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 65 persen dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sedangkan 35 persen diperuntukkan bagi kabupaten dan kota.

Fakhiri menyebut penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus dalam penggunaan DTI. Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mempermudah masyarakat membawa hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi.

“Selain pembagian anggaran, kita akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal,” kata Fakhiri dikutip dari situs Resmi Pemprov Papua, Kamis (8/10/2026).

Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memberikan dampak terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.

Fakhiri menjelaskan besaran DTI yang diterima setiap kabupaten dan kota tidak sama. Salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi dana Otsus tersebut adalah jumlah Orang Asli Papua (OAP) di masing-masing daerah.

Ia pun meminta seluruh kepala daerah memastikan pengelolaan DTI dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukannya. Anggaran tersebut diharapkan benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.

Pemprov Papua berharap penggunaan DTI 2027 dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Peningkatan konektivitas di wilayah tertinggal diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pusat ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah dari potensi yang dimiliki setiap daerah.