Jayapura (ANTARA) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya mencapai Rp2,5 triliun pada 2026. Capaian
DPMK Merauke: Masyarakat Adat Harus Menjadi Pelaku Pembangunan di Wanam
MERAUKE — Masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pelaku pembangunan dan memperoleh manfaat langsung dari pengembangan kawasan pangan di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten
Head Lines
Category: Ekonomi
16 Tahun Menunggu! Pengadilan Tinggi Jayapura Akhirnya Perintahkan Pemkab Mamberamo Tengah Bayar Rp311 Juta kepada Kontraktor
JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan wanprestasi dalam perkara pembayaran pekerjaan
Warga 9 Marga di Merauke Gelar Upacara Adat Sambut Pembangunan Kebun Sawit Plasma Mandiri
Merauke, HAISAWIT.CO.ID – Warga dari sembilan marga di Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menggelar upacara adat sebagai penanda dimulainya pembangunan kebun sawit plasma
Masyarakat Adat di Merauke Harus Dilibatkan dalam PSN
RMOL. Yayasan Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) mendorong Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat pemetaan hak ulayat dan pelibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan Program
Berdampak Positif, Masyarakat Tunggu Kelanjutan Otsus di Papua
JAKARTA – Pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua bakal berakhir pada Tahun 2021 sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun
Dana Otsus Penuh dan Indeks HAM Jadi Fondasi Peningkatan Kesejahteraan Papua
Jakarta (17/12/2025) – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Presiden telah melakukan berbagai
UU Baru Atur Skema Dana Otsus Papua: Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan
Wamena – Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
366 alat berat telah sandar di Merauke dukung cetak 1 juta hektare sawah di Papua Selatan
Palu (ANTARA) – 366 atap berat jenis ekskavator telah sandar di Merauke guna mendukung program strategis nasional cetak 1 juta hektare sawah
Tanah Merah, InfoPublik – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perbatasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Benyamin Anumbon, menargetkan seluruh proses negosiasi dan penyelarasan dokumen kesepakatan batas wilayah antara Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke dapat rampung paling lambat Desember 2026. “Harapan kami, sebelum tahun ini berakhir atau paling lambat Desember 2026, seluruh proses negosiasi dan kesepakatan dengan Merauke sudah selesai. Jika titik perbatasan telah disepakati dengan mantap, rencana pembangunan tugu perbatasan akan kami lanjutkan pada tahun 2027 nanti,” ujar Benyamin Anumbon, dalam Rapat Kerja Strategis Penataan Batas Wilayah antara Pansus Perbatasan DPRK, dan Tim Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang digelar Sabtu (1/8/2026). Benyamin mengatakan, dokumen penataan batas yang telah disepakati bersama Tim Pemerintah Daerah akan segera dirapikan, sebelum diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Boven Digoel selaku Ketua Tim terkait kesiapan anggaran. Selanjutnya, pihak Pemkab dan DPRK Boven Digoel akan menggelar pertemuan gabungan dengan Pemerintah Kabupaten Merauke sebelum berkas diteruskan ke tingkat Provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri. “Puji Tuhan, dalam rapat hari ini kita telah menyepakati berita acara terkait dokumen yang ada. Dokumen-dokumen ini akan segera kami rapikan dan siapkan secara lengkap,” katanya. Atas dasar itu, Benyamin menegaskan pentingnya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, khususnya dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi kunci utama mengingat seluruh dokumen teknis telah siap untuk dijalankan demi memperjelas batas wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke,
Otsus Papua Belum Wujudkan Kesejaheraan
Implmentasi Otonomi Khusus di Papua sudah berjalan 10 tahun. Namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua.Demikian terungkap dalam Focus