Merauke – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua dan Maluku memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan memblokir 10.024 barcode kendaraan yang terindikasi disalahgunakan hingga pertengahan September 2026. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembelian Biosolar dan Pertalite sesuai kuota serta subsidi diterima masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua dan Maluku Ispiani Abbas mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya sesuai ketentuan dan diterima masyarakat yang berhak.
“Dari total barcode yang diblokir tersebut, sebanyak 6.223 merupakan barcode atau nomor polisi untuk produk Biosolar, sedangkan 3.801 lainnya terkait pembelian Pertalite,” katanya dikutip dari Antara, Senin (28/9/2026).
Menurut Ispiani, Pertamina bersama instansi terkait terus meningkatkan pengawasan di lapangan melalui inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan bersama di sejumlah lokasi penyaluran.
“Ini juga merupakan upaya agar penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan penggunaan satu barcode secara berulang di beberapa SPBU pada prinsipnya masih diperbolehkan. Ketentuan tersebut berlaku apabila barcode digunakan oleh kendaraan yang telah terdaftar dan pembelian yang dilakukan tidak melebihi kuota harian.
“Kuota BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari. Sementara kendaraan umum atau angkutan barang roda empat maksimal 80 liter per hari dan kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari,” kata Ispiani.
Ispiani mengatakan Pertamina memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap barcode yang berdasarkan hasil pemantauan terindikasi disalahgunakan.
“Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap transaksi BBM bersubsidi untuk memastikan penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
